Rakyat Bersengketa Dengan Penguasa? Ini Solusinya

Dalam kehidupan bernegara akan selalu ada sengketa antara aparat penguasa dengan rakyat. Dan untuk mewujudkan keadilan sosial, harus ada lembaga Yudikatif yang khusus menangani hal ini. Di Indonesia kedudukan Yudikatif adalah sama sejajar dengan eksekutif dan legislatif. Kesejajaran ini harus nyata supaya keadilan bisa terjadi.

Di Negara Indonesia, banyak sekali kasus kedzoliman aparat penguasa terhadap rakyat namun rakyat hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Mau mengajukan ke pengadilan? tidak mungkin karena rakyat harus melaporkan ke aparat untuk bisa ke pengadilan. Dan laporan itu tidak mungkin diproses oleh aparat jika yang dilaporkan adalah aparat itu sendiri. Ujung-ujungnya demo, minta supaya aparat terkait dicopot dari jabatanya. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan? Kenyataan seperti ini adalah bom waktu yang nyata. Setiap saat bisa terjadi revolusi, kemudian revolusi lagi dan akan begitu terus.

Revolusi hanya bisa disebut reformasi jika tidak menyentuh masalah mendasar ini. Namun demikian reformasi yudikatif, bukan satu-satunya point perubahan karena selain masalah yudikatif masalah ekonomi, sosial, hankam dan lainya juga harus diperbaiki. Oleh karena itu revolusi tetap diperlukan, tapi dengan konsep yang jelas.

Rakyat adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya, penguasa hanyalah pemegang mandat (petugas). Dengan demikian rakyat bisa mengambil mandat tersebut kapan saja bila petugas telah menyimpang dari mandat yang diberikan. Aktifitas rakyat dalam mengambil mandat ini tidak bisa disebut “makar”. Jika masih ada yang memahami demikian berarti goblog. Jika pemahaman tersebut diungkapkan di depan umum berarti goblog banget.

Tinggalkan komentar

You might also likeclose